Kontroversi Hukuman Mati Di Indonesia

Hukuman mati bali nine narkoba - Diskursus hukuman mati selalu mengundang perdebatan di kalangan masyarakat, baik akademisi, agamaan, atau orang awam sekalipun. 

Terutama di Indonesia sendiri sekarang sedang hangat diperbincangkan bersamaan dengan mencuatnya eksekusi terpidana mati gembong narkoba dan kasus Balin Nine. Namun, sejatinya sejarah hukuman mati telah ada sejak dahulu kala. Tercatat perundang-undangan hukuman mati telah ditemukan di era Babilonia kuno dalam Code of Hammurabi pada 1750 SM

Seiring berkembangnya peradaban umat manusia perundangan hukum mati diterapkan di beberapa negara dengan tujuan untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana tertentu. 

Bahkan Amerika Serikat, negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), memberlakukan hukum mati di lebih dari dua per tiga negara bagiannya. Namun negara negara Uni Eropa berdiri di sisi lain, yakni dengan menolak hukuman mati di lebih dari dua per tiga negara bagiannya. Namun, negara-negara Uni Eropa berdiri di sisi lain, yakni dengan menolak hukuman mati

hukuman tersadis tembak mati

Indonesia, Narkoba dan Hukuman Mati

Indonesia memiliki sejarah cukup panjang dalam pemberlakuan hukum mati sejak jaman kolonial Belanda. Meskipun dalam amandemen kedua konsitusi UUD '45, pasal 281 ayat 1, berbunyi,

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak aasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, " tapi peraturan perundang-undangan setelahnya tetap memberlakukan hukum mati"

Tercatat ada 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati, seperti : KUHP, UU Narkotika, UU Anti Korupsi, UU Anti terorisme, dan UU Pengadilan HAM. Kemudian diperpanjang dengan RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara

Bila dilacak lebih dalam Nusantara telah memberlakukan hukum mati sejak masa kerajaan. Penelitian, yang dilakukan oleh Ayang Utriza Yakin, PhD, terhadap prasati Kerajaan Islam Terengganu menunjukkan bahwa hukuman rajam untuk terpidana perkosaan telah ada dan diterapkan sejak Abad ke-15. Ini membuktikan bahwa selain memiliki catatan panjang, hukum mati (yang dahulu berupa rajam) juga dipengaruhi oleh unsur hukum agama-dalam hal ini syariat Islam.

Sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, Islam telah memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan bernegara Indonesia - terutama Nusantara pada jaman kerajaan dulu. Namun, rupanya untuk masalah hukum mati sekarang kita tidak mendapati lagi hukuman berupa rajam untuk terpidana perkosaan. Indonesia lebih memilih hukum positif sebagai peraturan bernegaranya.

Kemudian pertanyaannya sekarang, "Apakah pemberlakuan hukum mati sudah tepat untuk bandar narkoba?" yang paling mengejutkan BNN menyatakan Indonesia berada dalam status darurat narkoba.

sepanjang 2015 saja tak kurang dari 5 kali BNN memusnahkan narkoba yang brehasil ditangkap dan terakhir BNN memusnahkan 94.149,8 gram sabu di Garbage Plant Angkasa Pura II, bandara Soekarno Hatta. 

Atau mungkin masih basah dipikiran kita akan penemuan 800 kg sabu-sabu yang berada dalam sebuah mobil boks yang terparkir di halaman sebuah mall. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi lahan basah para pengedar narkoba jarinngan internasional untuk meraup keuntungan. Para pengedar pun mengaku tingginya permintaan dari konsumen memaksa banyak bandar berbondong-bondong menyambangi Indonesia untuk berjualan

Kontroversi Hukuman Mati

Beberapa studi ilmiah telah dilakukan untuk mengkaji seberapa efektif hukuman mati untuk menekan pengingkatan tindak kriminalitas masyarakat. Sebagai sebuah contoh dua survey empiris yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 

Gagal menunjukkan bahwa hukuman mati bisa mencegah seorang kriminal untuk membunuh. Lebih lanjut, penelitian itu menjabarkan bahwa tindak kriminalitas jamak disebabkan oleh kemiskinan dan tindak kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu PBB mengharamkan hukum mati dalam perundang-undangan internasionalnya, 

Namun, tidak semua negara merespon positif posisi PBB dalam memandang hukuman mati. Ada yang mengamini namun tidak sedikit juga yang menolak mentah-mentah.

Di antara jajaran yang mendukung sikap PBB adalah negara-negara Uni Eropa, Rusia dan 118 negara lain. Sejak disusunnya struktur dan kelembagaan hukum dalam European Union, praktis hukum mati dihapus dari perundang-undangan yang sebelumnya diberlakukan di Eropa. 

Hak asasi manusia merupakan isu tama yang menjadi alasan kenapa hukum dilakukan abolisi (penghapusan). Hukum mati dianggap bertentangan dengan hak manusia untuk hidup. Terlebih hukuman itu kurang bisa menakut-nakuti para kriminal dalam aksinya.

Sementara itu, tidak kurang ada 68 negara mendeklarasikan hukuman mati masih menjadi bagian dari ancaman bagi tindak pidana luar biasa (etraordinary crime) seperi pembunuhan berencana, pengedar narkoba, dan terorisme.

Di antara negar-negara itu, negara demokrasi seperti Indonesia dan Amerika Serikat dan negara monarki seperti Arab Saudi termasuk negara yang sejak lama memberlakukan hukum mati. 

(Bentuk (seperti tmbak, pancung, sengat listrik, rajam atau gantung) dan prosedur hukumannya pun berbeda-beda. Di negara demokras, umumnya vonis dijatuhkan di dalam persidangan, sedangkan di Arab Saudi, vonis ditentukan oleh korban/keluarga korban. 

Contohnya, jika dalam kasus pembunuhan keluarga korban tidak memaafkan si pembunuh, maka hukum pancung pun diberlakukan dan begitu juga sebaliknya

Indonesia dikecam keras oleh negara-negara yang warganya masuk daftar eksekusi mati. Brazil sampai 'mengusir' toto Riyanto, duta besar Indonesia untuk Brazil karena Indonesia tidak mau juga menerima grasi dan menghukum mati beberapa warga Brazil. 

Adalah Marco Archer, bandar narkoba, yang Januari lalu telah dieksekusi akibat perbuatannya dan Rodrigo Gularte sedang menunggu untuk dieksekusi. Terkait Bali Nine, bahkan Abbot melontarkan pernyataan yang sangat kontroversial dengan mengungkit-ungkit bantuan Aceh demi membela warganya yang sampai sekarang belum juga dieksekusi. 

Namun dengan semua tekanan ini harusnya Indonesia bisa pertahankan harga dirinya untuk tidak didikte oleh negara lain. Negara-negara lain harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia dan selayak-nya tidak mengintervensi, apalagi dengan cara membela terpidana narkoba.

Walau negara-negara yang kontra dengan hukum mati beralasan hak asasi manusia sebagai pertimbangan paling utama, maka negara semacam Indonesia pun sejatinya sangat menjunjung tinggi hak hidup seseorang. Ya, bukan berarti pemberlakuan hukuman mati menentang hak asasi manusia tapi justru lebih dari itu.

Dengan ini Indonesia seperi inin menegaskan bahwa setiap jiwa warganya sangat berarti dan tentu bila jiwa-jiwa itu terancam, terutama oleh narkoba yang mematikan, maka cukong-cukong besar narkoba itu tidak termaafkan. 

Ini semata-mata untuk menjaga hak hidup manusia yang lebih luas. Jadi, hak asasi manusia jangan hanya dilihat sebatas dari sisi pelaku saja, tapi juga harus dilihat dilihat dari sisi korban. Itulah yang dinamakan menjunjung hak hak asasi manusia

0 comments

Post a Comment